Teks Peraturan, Pasal per Pasal.
Dua Bahasa. Gratis.
Baca teks peraturan perundang-undangan Indonesia pasal per pasal dan ayat per ayat dalam dua bahasa (Indonesia & Inggris British): KUHP, KUHAP, KUHPerdata, dan lainnya. Gratis dari INKRAH.com.
Sorotan Peraturan
Dipilih acak dan berganti tiap jam — geser ke samping untuk menjelajah.
Peradilan Tata Usaha Negara
UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 mengatur Peradilan Tata Usaha Negara: pengertian Keputusan TUN, syarat gugatan…
Tipikor Undang-Undang No. 31 Tahun 1999Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk memperkaya diri secara melawan hukum dan…
KUHAP Undang-Undang No. 20 Tahun 2025Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengatur hukum acara pidana — penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga upaya hukum —…
Advokat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003Advokat
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, mengatur pengangkatan, sumpah, hak dan…
Hak Cipta
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta, pembatasan, pencatatan, lisensi, manajemen kolektif, serta jangka…
Pasar Modal Undang-Undang No. 8 Tahun 1995Pasar Modal
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur penawaran umum, perdagangan efek, lembaga dan profesi penunjang, serta larangan seperti perdagangan…
Paten Undang-Undang No. 13 Tahun 2016Paten
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, diperbarui terakhir melalui UU No. 65 Tahun 2024, mengatur paten dan paten sederhana, syarat invensi…
ITE Undang-Undang No. 11 Tahun 2008Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, mengatur alat bukti…
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diperbarui terakhir melalui UU No. 7 Tahun 2021 (HPP), mengatur hak dan…
PDP Undang-Undang No. 27 Tahun 2022Pelindungan Data Pribadi
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, dasar pemrosesan, kewajiban pengendali dan prosesor, transfer data…
Jabatan Notaris Undang-Undang No. 30 Tahun 2004Jabatan Notaris
UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 mengatur jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, beserta syarat…
Peradilan Militer Undang-Undang No. 31 Tahun 1997Peradilan Militer
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan militer, termasuk siapa yang…
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23) adalah sumber utama hukum perdata Indonesia: orang, benda, perikatan…
Kepailitan & PKPU Undang-Undang No. 37 Tahun 2004Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU No. 37 Tahun 2004 mengatur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): syarat pernyataan pailit, kurator dan hakim pengawas, serta…
HIR/RBg ReglementHIR & RBg (Hukum Acara Perdata)
HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) mengatur hukum acara perdata di pengadilan negeri — gugatan, pembuktian…
Arbitrase & APS Undang-Undang No. 30 Tahun 1999Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur perjanjian arbitrase, acara arbitrase, pembatalan dan…
Pengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, dibentuk melalui rezim UU Kepailitan (akhirnya UU No. 37 Tahun 2004)…
Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang No. 48 Tahun 2009Kekuasaan Kehakiman
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kemerdekaan peradilan, asas persamaan di muka hukum, peradilan sederhana-cepat-biaya…
KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 2023Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) adalah kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial, berlaku sejak 2…
KPK Undang-Undang No. 30 Tahun 2002Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi: kedudukan, tugas penyelidikan-penyidikan-penuntutan, pencegahan…
Semua Peraturan
Telusuri berdasarkan negara, jenis, tahun, atau nomor peraturan.
21 peraturan ditemukan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) adalah kodifikasi hukum pidana nasional yang menggantikan Wetboek van Strafrecht…
Baca KUHAPKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengatur hukum acara pidana — penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di…
Baca KUHPerdataKitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23) adalah sumber utama hukum perdata…
Baca HIR/RBgHIR & RBg (Hukum Acara Perdata)
HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) mengatur hukum acara perdata di pengadilan…
Baca Kepailitan & PKPUKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU No. 37 Tahun 2004 mengatur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): syarat pernyataan pailit…
Baca Pasar ModalPasar Modal
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur penawaran umum, perdagangan efek, lembaga dan profesi penunjang, serta…
Baca PDPPelindungan Data Pribadi
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak subjek data, dasar pemrosesan, kewajiban pengendali…
Baca Jabatan NotarisJabatan Notaris
UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 mengatur jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta…
Baca AdvokatAdvokat
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, mengatur…
Baca Kekuasaan KehakimanKekuasaan Kehakiman
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kemerdekaan peradilan, asas persamaan di muka hukum…
Baca Peradilan TUNPeradilan Tata Usaha Negara
UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 mengatur Peradilan Tata Usaha Negara: pengertian…
Baca Peradilan MiliterPeradilan Militer
UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan…
Baca Pengadilan NiagaPengadilan Niaga
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, dibentuk melalui rezim UU Kepailitan…
Baca TipikorPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk memperkaya diri…
Baca KPKKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi: kedudukan, tugas…
Baca KUP / PajakKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diperbarui terakhir melalui UU No. 7 Tahun…
Baca ITEInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun…
Baca Arbitrase & APSArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur perjanjian arbitrase, acara…
Baca Hak CiptaHak Cipta
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta, pembatasan, pencatatan, lisensi…
Baca Merek & IGMerek dan Indikasi Geografis
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pendaftaran merek, jenis tanda yang dapat…
Baca PatenPaten
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, diperbarui terakhir melalui UU No. 65 Tahun 2024, mengatur paten dan paten…
BacaBerdasarkan Negara
INKRAH.com juga menyediakan teks peraturan dari negara lain secara bertahap.