UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, mengatur pengangkatan, sumpah, hak dan kewajiban, honorarium, kode etik, serta imunitas dalam menjalankan profesi.
Law No. 18 of 2003 on Advocates affirms the advocate as a free and independent law enforcer, and regulates admission, the oath, rights and duties, fees, the code of ethics, and professional immunity.
Imunitas advokat diperluas mencakup di dalam dan di luar sidang melalui Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013.
Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
An Advocate is a person whose profession is to provide legal services, both inside and outside the courts, and who meets the requirements under this Law.
(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
(1) An Advocate has the status of a law enforcer who is free and independent, guaranteed by law and legislation.
Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
(Catatan: melalui Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013, imunitas ini diperluas mencakup di dalam dan di luar sidang pengadilan.)
An Advocate may not be prosecuted, whether civilly or criminally, in carrying out their professional duties in good faith for the defence of a Client in court proceedings.
(Note: by Constitutional Court Decision No. 26/PUU-XI/2013, this immunity was extended to acts both inside and outside court.)
