INKRAH Law ·
Indonesia
· Hukum Kelembagaan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Corruption Eradication Commission (KPK)
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
UU No. 30 Tahun 2002, diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019.
Bahasa Indonesia
Materi Pokok
UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi: kedudukan, tugas penyelidikan-penyidikan-penuntutan, pencegahan, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas.
English (British)
Materi Pokok
Law No. 30 of 2002 as amended by Law No. 19 of 2019 governs the Corruption Eradication Commission (KPK): its status, powers of inquiry-investigation-prosecution, prevention mandate, and oversight by the Supervisory Board.
Catatan INKRAH
Perubahan 2019 menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif dan mengubah sejumlah kewenangan; menjadi isu yang terus diperdebatkan.
Disclaimer: INKRAH Law menyajikan teks peraturan perundang-undangan untuk tujuan informasi dan edukasi, dan hanya memuat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Teks dapat memuat kekeliruan pengetikan atau terjemahan; selalu periksa keaslian dan versi resminya pada JDIH lembaga eksekutif atau legislatif yang terkait. Untuk memastikan suatu peraturan masih berlaku atau tidak, silakan kunjungi langsung situs resmi lembaga terkait, dan perhatikan pula apabila ada judicial review (uji materi) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa asing lain di sini bersifat tidak resmi.
Pasal demi Pasal
Kedudukan
Pasal 3
— Kedudukan KPK
Bahasa IndonesiaKomisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.
English (British)The Corruption Eradication Commission is a state institution within the executive branch which, in carrying out its duties and powers, is independent and free from the influence of any power.
