INKRAH Law ·
Indonesia
· Lembaga Peradilan
Pengadilan Niaga
Commercial Court
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004
Dibentuk berdasarkan UU Kepailitan (awalnya Perpu No. 1 Tahun 1998 → UU No. 4 Tahun 1998 → UU No. 37 Tahun 2004). Juga menangani sengketa hak kekayaan intelektual.
Bahasa Indonesia
Materi Pokok
Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, dibentuk melalui rezim UU Kepailitan (akhirnya UU No. 37 Tahun 2004). Berwenang atas kepailitan/PKPU dan sengketa hak kekayaan intelektual tertentu.
English (British)
Materi Pokok
The Commercial Court is a specialised court within the general judicature, created through the bankruptcy-law regime (ultimately Law No. 37 of 2004). It has jurisdiction over bankruptcy/PKPU and certain intellectual-property disputes.
Catatan INKRAH
Kewenangan tambahannya diatur dalam undang-undang sektoral (mis. HKI); cek undang-undang terkait untuk jenis perkaranya.
Disclaimer: INKRAH Law menyajikan teks peraturan perundang-undangan untuk tujuan informasi dan edukasi, dan hanya memuat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Teks dapat memuat kekeliruan pengetikan atau terjemahan; selalu periksa keaslian dan versi resminya pada JDIH lembaga eksekutif atau legislatif yang terkait. Untuk memastikan suatu peraturan masih berlaku atau tidak, silakan kunjungi langsung situs resmi lembaga terkait, dan perhatikan pula apabila ada judicial review (uji materi) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa asing lain di sini bersifat tidak resmi.
Pasal demi Pasal
Pengadilan Niaga
Pasal 300
— Kewenangan Pengadilan Niaga
Bahasa Indonesia(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
English (British)(1) The court referred to in this Law, in addition to examining and deciding petitions for a declaration of bankruptcy and suspension of debt payment obligations, is also competent to examine and decide other commercial matters assigned to it by law.
