Mengatur cara lembaga federal menyusun peraturan (rule making) dan memutus perkara (adjudication), serta standar peninjauan oleh pengadilan atas tindakan lembaga.
Governs how federal agencies make rules (rule making) and decide cases (adjudication), and the standards for judicial review of agency action.
Dikodifikasi pada Title 5 U.S. Code mulai § 551; padanan fungsional UU Administrasi Pemerintahan Indonesia (lihat [[id-uu-30-2014]]).
Subbab ini mendefinisikan istilah yang dipakai dalam prosedur administrasi Federal, termasuk 'lembaga' (agency), 'aturan' (rule), 'pembentukan aturan' (rule making), 'penetapan' (order), 'ajudikasi', dan 'izin'.
This subchapter defines the terms used in Federal administrative procedure, including 'agency', 'rule', 'rule making', 'order', 'adjudication', and 'license'.
Pemberitahuan umum atas usulan aturan wajib diumumkan dalam Federal Register, dan lembaga wajib memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi melalui penyampaian data, pandangan, atau argumen tertulis sebelum menetapkan aturan substantif.
General notice of proposed rule making shall be published in the Federal Register, and the agency shall give interested persons an opportunity to participate through the submission of written data, views, or arguments before adopting a substantive rule.
Pengadilan yang meninjau memutus semua pertanyaan hukum yang relevan dan menyatakan melanggar hukum serta membatalkan tindakan lembaga yang ternyata sewenang-wenang, tidak beralasan, penyalahgunaan diskresi, atau tidak sesuai hukum, atau diambil tanpa mematuhi prosedur yang diwajibkan hukum.
The reviewing court shall decide all relevant questions of law and shall hold unlawful and set aside agency action found to be arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law, or taken without observance of procedure required by law.
