INKRAH Law · United Kingdom · Hukum Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998

Human Rights Act 1998

Act of Parliament c. 42 (1998)

Act of Parliament c. 42 (1998).

Sumber resmi →

Bahasa Indonesia

Materi Pokok

Memberi daya laku pada hak-hak Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dalam hukum Britania Raya: penafsiran undang-undang secara selaras, serta kewajiban otoritas publik menghormati hak Konvensi.

English (United Kingdom)

Materi Pokok

Gives further effect to the rights of the European Convention on Human Rights in UK law: the compatible interpretation of legislation, and the duty of public authorities to respect Convention rights.

Catatan INKRAH

Pengadilan dapat menerbitkan pernyataan ketidakcocokan (declaration of incompatibility) terhadap undang-undang.

Disclaimer: Teks berbahasa Inggris adalah versi resmi peraturan ini; terjemahan Bahasa Indonesia oleh INKRAH bersifat tidak resmi. Selalu periksa sumber resmi dan status keberlakuannya.
Sumber resmi →

Pasal demi Pasal

Section 1 — The Convention Rights — Hak-Hak Konvensi

Bahasa Indonesia

Hak-hak Konvensi yang diberi daya laku lebih lanjut oleh Undang-Undang ini adalah hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas hidup, larangan penyiksaan, hak atas kebebasan, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas penghormatan kehidupan pribadi dan keluarga.

English (United Kingdom)

The Convention rights given further effect by this Act are the rights and fundamental freedoms set out in the European Convention on Human Rights, including the right to life, the prohibition of torture, the right to liberty, the right to a fair trial, and the right to respect for private and family life.

Section 3 — Interpretation of Legislatio — Penafsiran yang Selaras

Bahasa Indonesia

Sejauh mungkin, undang-undang pokok dan peraturan pelaksana harus dibaca dan diberlakukan dengan cara yang selaras dengan hak-hak Konvensi.

English (United Kingdom)

So far as it is possible to do so, primary and subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention rights.

Section 6 — Acts of Public Authorities — Kewajiban Otoritas Publik

Bahasa Indonesia

Melanggar hukum bagi otoritas publik untuk bertindak dengan cara yang tidak selaras dengan hak Konvensi, kecuali diwajibkan demikian oleh undang-undang pokok.

English (United Kingdom)

It is unlawful for a public authority to act in a way which is incompatible with a Convention right, unless required to do so by primary legislation.

Pasang INKRAH.com sebagai pintasan

Bukan APK atau EXE. Pintasan ini membuka INKRAH.com versi terbaru dalam layar penuh.