Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian, serta hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah lain.
Governs the standing, tasks, functions, organisation, formation, alteration and dissolution of ministries, and ministries' functional relations with other government bodies.
Diubah oleh UU No. 61 Tahun 2024, antara lain menghapus batas jumlah kementerian.
Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
A state ministry (Kementerian) is an instrument of government responsible for a particular field of governmental affairs.
Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
In carrying out the tasks of running the State, the President is assisted by state ministers responsible for particular fields of governmental affairs.
Jumlah keseluruhan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan.
(Catatan: ketentuan ini sebagaimana diubah oleh UU No. 61 Tahun 2024; batas paling banyak 34 kementerian dihapus.)
The total number of ministries is determined by the President according to need.
(Note: this provision as amended by Law No. 61 of 2024; the cap of 34 ministries was removed.)
