INKRAH Law · UU Pelayaran · Undang-Undang No. 17 Tahun 2008

Pasal 60 — Hipotek Kapal

Android (Chrome/Edge): ketuk menu ⋮ lalu “Instal aplikasi” atau “Tambahkan ke layar utama”.
iPhone/iPad (Safari): ketuk tombol Bagikan, lalu “Tambahkan ke Layar Utama”.
Windows/Mac (Chrome/Edge): klik ikon pasang di kolom alamat, atau menu ⋮ lalu “Instal INKRAH”.
Firefox/Samsung Internet: buka menu lalu “Tambahkan ke layar utama” atau simpan sebagai bookmark.

Disclaimer: INKRAH Law menyajikan teks peraturan perundang-undangan untuk tujuan informasi dan edukasi, dan hanya memuat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Teks dapat memuat kekeliruan pengetikan atau terjemahan; selalu periksa keaslian dan versi resminya pada JDIH lembaga eksekutif atau legislatif yang terkait. Untuk memastikan suatu peraturan masih berlaku atau tidak, silakan kunjungi langsung situs resmi lembaga terkait, dan perhatikan pula apabila ada judicial review (uji materi) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa asing lain di sini bersifat tidak resmi.
Sumber resmi / JDIH →

Bahasa Indonesia

(1) Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

(2) Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal.

English (British)

(1) A ship registered in the Indonesian ship register may be used as debt security by the imposition of a ship mortgage.

(2) A ship mortgage is imposed by the making of a mortgage deed by the Ship Registration and Transfer Registrar and is recorded in the principal ship-registration register.