Mengatur jabatan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun, beserta pengangkatan, wilayah kerja, dan kewajibannya.
Governs the office of the PPAT as a public official authorised to draw up authentic deeds concerning certain legal acts over land rights and strata-title ownership, together with appointment, work area and duties.
Diubah oleh PP No. 24 Tahun 2016 yang memperketat persyaratan dan pengangkatan PPAT.
Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
A Land Deed Official (PPAT) is a public official empowered to draw up authentic deeds concerning certain legal acts regarding land rights or strata-title ownership.
(1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
(2) Perbuatan hukum tersebut meliputi: jual beli; tukar menukar; hibah; pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); pembagian hak bersama; pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; pemberian Hak Tanggungan; dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
(1) The PPAT's principal task is to carry out part of land registration by drawing up a deed evidencing that a particular legal act concerning a land right or strata-title ownership has taken place.
(2) Those legal acts include: sale and purchase; exchange; gift; contribution into a company (inbreng); division of joint rights; the grant of a building/use right over freehold land; the grant of a mortgage; and the grant of a power to charge a mortgage.
(1) Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
(1) The working area of a PPAT is one working area of the Regency/Municipal Land Office.
