Mengatur hak pengelolaan, hak atas tanah (termasuk untuk ruang atas dan bawah tanah), satuan rumah susun, serta penyempurnaan pendaftaran tanah; menindaklanjuti UU Cipta Kerja.
Governs management rights, land rights (including for space above and below ground), strata-title units, and improvements to land registration; an implementing regulation of the Job Creation Law.
Memperkenalkan sertipikat elektronik dan penegasan hak; baca bersama PP No. 24 Tahun 1997 dan UUPA.
Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
A management right (Hak Pengelolaan) is the State's right of control, part of whose exercise is delegated to the holder of the management right.
Hak atas tanah terdiri atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yang dapat diberikan pada tanah negara, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah hak milik.
Land rights consist of ownership right, cultivation right, building right and use right, which may be granted over state land, management-right land and freehold land.
Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, Menteri menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah secara elektronik dan dapat menerbitkan sertipikat dalam bentuk dokumen elektronik.
For the conduct of land registration, the Minister administers land-registration records electronically and may issue certificates in the form of electronic documents.
