Washington kembali mengarahkan perhatian pada bentuk peperangan yang dahulu terasa seperti bahan film fiksi ilmiah. Pada 30 September 2026, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengumumkan pembentukan Autonomous Warfare Command atau Autowarcom di Pangkalan Korps Marinir Amerika Serikat Quantico, Virginia. Komando baru itu dirancang sebagai komando tempur bintang empat dengan kewenangan yang disebut setara dengan kewenangan sebuah matra dalam urusan tertentu. Mandat utamanya berkaitan dengan perluasan kemampuan otonom dan robotik di seluruh kekuatan gabungan Amerika Serikat. Hegseth menyampaikan pengumuman tersebut melalui pidato State of the Force yang dihadiri sekitar 600 personel militer. Reuters melaporkan bahwa Autowarcom diarahkan untuk mempercepat penggunaan pesawat nirawak, kecerdasan buatan, serta sistem robotik dalam operasi militer. Gagasan tersebut muncul ketika perang modern memperlihatkan betapa cepatnya drone mengubah cara pasukan melakukan pengintaian, menyerang sasaran, dan mempertahankan posisi. Perang Rusia dan Ukraina menjadi salah satu rujukan penting bagi perubahan tersebut karena sistem nirawak telah memperoleh peran strategis yang semakin besar. Bagi Pentagon, teknologi tersebut dipandang sebagai sarana untuk memperoleh kemampuan tempur yang cepat, murah, tersebar, dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Pesannya cukup gamblang, the future of warfare is already knocking on the door.

Pengumuman Autowarcom berjalan beriringan dengan proyek lain bernama Project Meridian. Hegseth menunjuk Elon Musk, pendiri SpaceX dan tokoh teknologi Amerika Serikat, sebagai salah satu pemimpin proyek tersebut bersama Palmer Luckey dan mantan Ketua DPR Amerika Serikat Newt Gingrich. Ketiganya diberi tugas memetakan bentuk peperangan masa depan serta kebutuhan teknologi yang diperlukan militer Amerika Serikat. Proyek itu berada di bawah fasilitasi Kepala Teknologi Departemen Pertahanan Amerika Serikat Emil Michael. Hegseth memberikan batas waktu 120 hari untuk penyelesaian temuan proyek tersebut. Laporan yang dihasilkan direncanakan hadir dalam bentuk dokumen publik tanpa klasifikasi serta lampiran rahasia. Ruang lingkupnya mencakup kecerdasan buatan, otonomi, energi terarah, robotika, dan bioteknologi. Kajian itu diarahkan untuk membaca kebutuhan medan perang yang mungkin muncul hingga 2030, 2050, bahkan 2100. Pilihan Musk menjadi perhatian besar karena perusahaan yang dipimpinnya memiliki hubungan bisnis dengan pemerintah Amerika Serikat melalui kontrak terkait keamanan nasional dan peluncuran antariksa. Fakta tersebut membuat peran Musk memiliki dimensi administratif, bisnis, dan kebijakan publik yang perlu dipisahkan secara hati-hati.

Cara Pentagon membangun proyek ini menunjukkan perubahan besar pada hubungan antara negara dan industri teknologi. Selama puluhan tahun, inovasi pertahanan banyak bertumpu pada perusahaan pertahanan tradisional yang bekerja berdasarkan siklus pengadaan pemerintah. Kini perusahaan teknologi sipil semakin dekat dengan proses perumusan kebutuhan militer. SpaceX telah menjadi bagian penting dari infrastruktur peluncuran keamanan nasional Amerika Serikat. Anduril milik Palmer Luckey juga bergerak dalam teknologi pertahanan seperti sistem nirawak, sensor, dan perangkat otonom. Axios mencatat bahwa perusahaan Musk dan Luckey mempunyai hubungan kontraktual dengan Pentagon. Keadaan tersebut menciptakan pertanyaan mengenai batas antara keahlian teknologi dan pengaruh komersial. Pertanyaan itu memiliki bobot hukum ketika seorang penasihat pemerintah memiliki kepentingan bisnis pada sektor yang kebijakannya dapat memperoleh manfaat dari keputusan pemerintah. Prinsip nemo judex in causa sua mengingatkan bahwa seseorang idealnya tidak menjadi penentu bagi urusan yang menyentuh kepentingannya sendiri. Prinsip good administration juga menuntut transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan. Jadi, fair play dalam proyek tersebut memerlukan pagar etis dan administratif yang terlihat jelas.

Persoalan hukum menjadi jauh lebih rumit ketika robot memperoleh kemampuan memilih sasaran atau menentukan tindakan secara mandiri. Hukum humaniter internasional tetap berlaku terhadap senjata yang menggunakan algoritma, sensor, atau kecerdasan buatan. Prinsip pembedaan mengharuskan pihak yang berperang membedakan kombatan dan penduduk sipil. Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan. Prinsip kehati-hatian dalam serangan menuntut langkah yang layak untuk mencegah atau mengurangi korban sipil. Kerangka tersebut menjadi relevan ketika keputusan teknis berlangsung dalam hitungan detik dan manusia memperoleh waktu yang sangat terbatas untuk melakukan intervensi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai senjata konvensional tertentu juga menyediakan forum hukum internasional bagi pembahasan senjata yang menimbulkan efek berlebihan atau tidak pandang bulu. Status Konvensi tersebut pada Oktober 2026 menunjukkan 128 negara sebagai pihak. Amerika Serikat juga memiliki aturan domestik Departemen Pertahanan mengenai pengembangan dan penggunaan sistem otonom bersenjata. Congressional Research Service mencatat bahwa Directive 3000.09 mengarahkan pengembangan dan pengoperasian sistem tersebut agar mematuhi hukum perang, perjanjian yang berlaku, keselamatan sistem senjata, serta aturan pelibatan. Prinsip klasik ubi jus ibi remedium memperoleh tantangan baru ketika kesalahan sebuah mesin dapat menimbulkan korban dalam skala besar.

Masalah berikutnya berkaitan dengan siapa yang memikul tanggung jawab ketika sistem otonom melakukan kesalahan. Sebuah algoritma tidak mempunyai kepribadian hukum seperti manusia. Mesin juga tidak mempunyai niat dalam pengertian hukum pidana manusia. Perintah yang diberikan operator dapat berubah ketika sistem menerima data sensor dari lingkungan. Data tersebut dapat keliru akibat cuaca, gangguan sinyal, manipulasi digital, atau kelemahan model kecerdasan buatan. Sistem pengenalan objek juga dapat membuat kesalahan klasifikasi terhadap manusia, kendaraan, bangunan, atau fasilitas sipil. Kesalahan semacam itu membuka pertanyaan mengenai tanggung jawab komandan, operator, pengembang, produsen, serta negara pengguna. Doktrin command responsibility dapat menjadi bahan perdebatan ketika seorang komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui risiko suatu sistem dan gagal mengambil tindakan pencegahan yang layak. Prinsip accountability before authority menjadi penting karena kemampuan teknologi tidak boleh menghapus jejak keputusan manusia. CRS mencatat bahwa sistem senjata otonom memerlukan algoritma dan sensor untuk mengklasifikasikan objek, menentukan keterlibatan, serta mengarahkan serangan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, the machine may pull the trigger, yet someone still has to answer for the choice.

Pertimbangan filosofis muncul ketika manusia mulai menyerahkan keputusan hidup dan mati kepada sistem komputasi. Perang sejak lama mempunyai problem moral mengenai siapa yang boleh membunuh, kapan kekerasan dapat dibenarkan, serta batas apa yang tidak boleh dilampaui. Tradisi just war theory menempatkan prinsip jus in bello sebagai salah satu dasar untuk menilai cara perang dilakukan. Teknologi otonom membawa pertanyaan tambahan mengenai makna tanggung jawab manusia ketika keputusan dibuat oleh sistem yang tidak mempunyai kesadaran moral. Mesin dapat menghitung probabilitas dengan sangat cepat. Mesin tidak memiliki rasa bersalah, empati, atau kemampuan moral dalam pengertian manusia. Kecepatan komputasi juga tidak identik dengan kebijaksanaan. Laporan Congressional Research Service menyebut bahwa sistem senjata otonom memunculkan persoalan etis dan menyitir pandangan mantan Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Paul Selva yang menolak gagasan robot menentukan apakah kehidupan manusia harus diambil. Pertanyaan tersebut memperlihatkan paradoks teknologi modern, yakni manusia menciptakan mesin untuk mengurangi keterbatasan manusia lalu harus membatasi mesin agar tidak melampaui kendali manusia. Just because we can does not mean we ought to menjadi adagium yang relevan untuk membaca dilema tersebut. Pertaruhan sebenarnya bukan kemampuan membuat robot perang, melainkan kemampuan manusia menjaga tanggung jawab moral ketika robot mulai mengambil keputusan.

Dimensi sosial dari perubahan ini juga sangat besar. Peningkatan penggunaan robot dapat mengurangi paparan prajurit terhadap sebagian risiko fisik di medan tempur. Sistem nirawak dapat digunakan untuk pengintaian, pengangkutan logistik, pengawasan perbatasan, serta operasi berisiko tinggi. Manfaat tersebut dapat memengaruhi cara negara menghitung biaya manusia sebelum memulai operasi militer. Jarak antara operator dan sasaran juga dapat menjadi semakin jauh ketika sebagian keputusan diproses melalui jaringan digital. Kondisi itu berpotensi mengubah pengalaman psikologis perang bagi personel militer dan masyarakat. Masyarakat sipil juga menghadapi pertanyaan mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika sebuah sistem otonom menyerang sasaran yang keliru. Kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dapat dipengaruhi oleh transparansi pengadaan, mekanisme pengawasan, dan keterbukaan mengenai standar keselamatan. Teknologi yang diklaim presisi tetap membutuhkan pengujian terhadap keadaan nyata yang jauh lebih rumit daripada lingkungan laboratorium. CRS menyatakan bahwa AI militer dapat membawa keuntungan operasional, termasuk kemampuan merespons lebih cepat, sekaligus membawa persoalan bias dan risiko penerapan. If the code goes wrong, the consequences can be anything but a bit of a laugh. Karena itu, legitimasi sosial Autowarcom akan bergantung pada kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa efisiensi teknologi berjalan bersama tanggung jawab publik.

Dari sisi ekonomi, pergeseran menuju sistem otonom berpotensi mengubah struktur industri pertahanan Amerika Serikat. Sistem drone yang murah dapat diproduksi dalam jumlah besar dibandingkan sebagian platform militer konvensional yang memerlukan biaya sangat tinggi. Hegseth mendorong perpaduan antara persenjataan berteknologi tinggi dan sistem otonom berbiaya lebih rendah. Reuters melaporkan bahwa Pentagon ingin meningkatkan kemampuan berbasis kecerdasan buatan dan drone sebagai bagian dari perubahan struktur kemampuan tempur. Kebijakan semacam itu dapat menciptakan pasar baru bagi perusahaan perangkat lunak, sensor, semikonduktor, komunikasi satelit, robotika, energi, dan manufaktur presisi. Rantai pasok pertahanan juga berpotensi mengalami perubahan karena kebutuhan sistem otonom membutuhkan komponen dalam jumlah besar. Pemerintah Amerika Serikat telah menempatkan pengembangan kecerdasan buatan dan kemampuan otonom sebagai bagian dari prioritas teknologi pertahanan. Dokumen Kongres menunjukkan adanya perhatian anggaran terhadap pengembangan AI, sistem nirawak, serta kemampuan otonom dalam agenda pertahanan Amerika Serikat. Perubahan itu dapat memperkuat perusahaan teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan pemerintah. Posisi tersebut dapat memunculkan konsentrasi pasar apabila kontrak pemerintah terkumpul pada sejumlah perusahaan tertentu. Prinsip competition is the lifeblood of commerce menjadi relevan ketika negara hendak mencegah inovasi pertahanan berubah menjadi ketergantungan pada segelintir pemasok. Money talks, tetapi belanja pertahanan tetap membutuhkan pengawasan agar kecepatan pengadaan tidak mengorbankan nilai ekonomi publik.

Ada persoalan ekonomi lain yang tidak kalah penting, yakni biaya kegagalan teknologi. Sistem otonom membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data, satelit, keamanan siber, pemeliharaan, dan pembaruan model. Setiap komponen menciptakan biaya sepanjang siklus hidup sistem. Pengadaan awal yang murah belum tentu menghasilkan biaya total yang rendah. Sistem yang digunakan dalam kondisi perang membutuhkan redundansi karena jaringan dapat terganggu atau menjadi sasaran serangan. Keamanan siber juga menjadi bagian integral dari biaya pertahanan ketika sistem robotik terhubung dengan jaringan komando. Pengambilalihan sistem otonom oleh pihak lawan dapat mengubah teknologi yang dirancang sebagai keunggulan menjadi risiko operasional. Dokumen Kongres mengenai teknologi baru menempatkan keamanan siber, AI, sistem otonom, dan kesiapan industri sebagai persoalan yang saling berkaitan. Persaingan teknologi antara negara juga dapat menciptakan perlombaan senjata berbasis perangkat lunak. Perlombaan semacam itu berpotensi menekan pemerintah untuk mempercepat pengembangan sebelum mekanisme pengujian benar-benar matang. Dalam bahasa kebijakan publik, move fast and break things adalah prinsip yang berbahaya ketika benda yang rusak dapat berupa kendaraan sipil atau kehidupan manusia. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tetap tunduk pada standar keselamatan dan pertanggungjawaban yang dapat diaudit.

Keputusan Pentagon juga memperlihatkan perubahan cara negara membayangkan medan perang. Project Meridian diarahkan untuk memikirkan medan tempur dari bawah tanah hingga wilayah luar angkasa dekat Bulan. Ruang tersebut memperluas kebutuhan teknologi dari drone konvensional menuju sensor, satelit, energi terarah, robotika, dan bioteknologi. Hegseth memberikan waktu 120 hari agar proyek tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Pola kerja tersebut menunjukkan dorongan untuk memindahkan kebijakan teknologi dari tahap diskusi menuju tahap pengembangan, pengujian, dan pengerahan. Kecepatan itu dapat menjadi keunggulan administratif ketika perubahan teknologi berlangsung cepat. Kecepatan yang sama dapat menjadi sumber risiko ketika pengujian hukum dan keselamatan berjalan lebih lambat daripada siklus inovasi. Festina lente, atau bergerak cepat dengan tetap berhati-hati, menjadi prinsip yang layak dipertimbangkan dalam kebijakan semacam ini. Pemerintah juga perlu mempertahankan pemisahan yang sehat antara pemberi nasihat, pembuat keputusan, regulator, dan pihak yang memperoleh keuntungan komersial dari kontrak. Dokumen publik dan lampiran rahasia dapat menjaga sebagian kepentingan keamanan nasional. Keterbukaan publik tetap diperlukan untuk bagian yang dapat dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dasar kebijakan yang mengubah struktur pertahanan negaranya. No funny business adalah standar informal yang terdengar ringan, namun substansinya berkaitan dengan integritas pengadaan dan tata kelola.

Fenomena tersebut juga membawa implikasi bagi hukum internasional dan stabilitas strategis. Sistem otonom dapat memperpendek waktu pengambilan keputusan dalam situasi krisis. Waktu yang lebih singkat dapat meningkatkan kemampuan pertahanan ketika ancaman datang secara cepat. Waktu yang terlalu singkat juga dapat mengurangi kesempatan manusia untuk melakukan verifikasi. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan risiko salah perhitungan antara negara yang mempunyai sistem kecerdasan buatan militer. Laporan kebijakan pertahanan Amerika Serikat sebelumnya telah memperingatkan bahwa penggunaan AI dan sistem otonom secara tidak terkendali dapat meningkatkan risiko eskalasi konflik serta ketidakstabilan krisis. Hukum internasional saat ini belum memiliki satu larangan global yang secara menyeluruh menghentikan seluruh bentuk senjata otonom. CRS mencatat bahwa belum terdapat larangan domestik atau internasional umum terhadap pengembangan sistem tersebut, sementara sejumlah negara telah mendorong larangan preventif atau regulasi yang lebih ketat. Kondisi tersebut membuat regulasi internasional menjadi pekerjaan yang berjalan bersamaan dengan inovasi militer. Prinsip pacta sunt servanda tetap mengingatkan negara untuk menghormati kewajiban perjanjian yang mengikatnya. Perdebatan mengenai Autowarcom dan Project Meridian pada akhirnya memperlihatkan satu pertanyaan yang lebih besar, yaitu apakah hukum dapat bergerak cukup cepat untuk mengimbangi mesin yang dikembangkan manusia.

Posisi Elon Musk dalam Project Meridian membuat persoalan tata kelola menjadi semakin menarik. Musk merupakan figur teknologi yang mempunyai kepentingan bisnis besar pada sektor yang bersinggungan dengan kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat. Perannya sebagai penasihat tidak otomatis berarti bahwa keputusan Pentagon akan menguntungkan perusahaan yang berkaitan dengannya. Penilaian tersebut membutuhkan bukti mengenai kewenangan, akses informasi, prosedur pengadaan, dan keputusan konkret yang dibuat selama proyek berjalan. Namun, keberadaan kepentingan komersial menciptakan kebutuhan untuk menerapkan mekanisme transparansi yang kuat. Prinsip nemo dat quod non habet tidak secara langsung mengatur konflik kepentingan semacam ini, tetapi gagasan dasarnya mengingatkan bahwa kewenangan harus mempunyai dasar yang sah. Hukum administrasi Amerika Serikat memiliki berbagai perangkat untuk menangani konflik kepentingan pejabat dan pegawai federal. Penerapannya terhadap penasihat khusus atau pihak eksternal bergantung pada status hukum serta bentuk hubungan mereka dengan pemerintah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi rahasia pertahanan tidak berubah menjadi keuntungan komersial yang tidak semestinya. Mekanisme pencatatan pertemuan, deklarasi kepentingan, pembatasan akses, serta pengawasan Kongres dapat menjadi instrumen penting. Trust but verify menjadi prinsip praktis yang relevan ketika aktor teknologi swasta memperoleh akses ke proses strategis negara. Pertanyaan terbesarnya bukan apakah Musk layak didengar, melainkan bagaimana negara memastikan setiap nasihat diuji melalui prosedur publik dan institusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan yang diumumkan Pentagon memperlihatkan bahwa perang masa depan sedang diperlakukan sebagai persoalan teknologi, organisasi, hukum, ekonomi, dan moral secara bersamaan. Autowarcom memberikan bentuk kelembagaan bagi ambisi memperbesar kemampuan robotik dan otonom. Project Meridian memberikan ruang bagi perumusan kebutuhan teknologi perang untuk beberapa dekade mendatang. Musk, Luckey, dan Gingrich menjadi figur utama dalam proyek tersebut dengan pengawasan dari pejabat teknologi Pentagon. Langkah tersebut memperlihatkan semakin dekatnya perusahaan teknologi dengan proses strategis pertahanan negara. Hukum humaniter tetap menjadi batas yang harus diperhatikan ketika sistem otonom digunakan untuk operasi bersenjata. Tanggung jawab manusia tetap menjadi persoalan inti ketika algoritma memperoleh kemampuan mengambil keputusan dengan dampak mematikan. Ekonomi pertahanan akan memperoleh peluang baru melalui robotika, AI, sensor, satelit, dan sistem nirawak. Masyarakat akan menghadapi pertanyaan mengenai legitimasi, keamanan, transparansi, serta jarak moral antara manusia dan mesin. Filsafat perang akan kembali berhadapan dengan pertanyaan lama tentang batas kekuasaan manusia atas kehidupan manusia lain. Pentagon kini sedang mencoba menjawab pertanyaan itu melalui teknologi. Dunia hukum, masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga legislatif perlu memastikan bahwa jawaban tersebut tetap berpijak pada tanggung jawab manusia, rule of law, dan prinsip human dignity.