INKRAH Law ·
United States
· Hukum Ketenagakerjaan
Undang-Undang Hubungan Perburuhan Nasional
National Labor Relations Act of 1935
United States Code Title 29, §§ 151 et seq. (1935)
United States Code Title 29, §§ 151 et seq. (1935).
Sumber resmi →
Bahasa Indonesia
Materi Pokok
Menjamin hak pekerja sektor swasta untuk berorganisasi, berunding bersama (collective bargaining), dan melakukan aksi bersama; melarang praktik perburuhan yang tidak adil; dan membentuk National Labor Relations Board.
English (United States)
Materi Pokok
Guarantees private-sector employees the right to organise, to bargain collectively, and to take concerted action; prohibits unfair labour practices; and establishes the National Labor Relations Board.
Catatan INKRAH
Dikodifikasi pada Title 29 U.S. Code mulai § 151 (dikenal sebagai Wagner Act); diubah oleh Taft-Hartley Act (1947).
Disclaimer: Teks berbahasa Inggris adalah versi resmi peraturan ini; terjemahan Bahasa Indonesia oleh INKRAH bersifat tidak resmi. Selalu periksa sumber resmi dan status keberlakuannya.
Sumber resmi →
Pasal demi Pasal
Bahasa IndonesiaDinyatakan sebagai kebijakan Amerika Serikat untuk mendorong praktik dan prosedur perundingan bersama serta melindungi pelaksanaan oleh pekerja atas kebebasan penuh berserikat, berorganisasi, dan menunjuk wakil pilihan mereka sendiri.
English (United States)It is declared to be the policy of the United States to encourage the practice and procedure of collective bargaining and to protect the exercise by workers of full freedom of association, self-organization, and designation of representatives of their own choosing.
Bahasa IndonesiaPekerja berhak untuk berorganisasi sendiri, membentuk, bergabung, atau membantu organisasi buruh, berunding bersama melalui wakil pilihan mereka sendiri, dan melakukan aksi bersama lain untuk tujuan perundingan bersama atau bantuan serta perlindungan timbal balik.
English (United States)Employees shall have the right to self-organization, to form, join, or assist labor organizations, to bargain collectively through representatives of their own choosing, and to engage in other concerted activities for the purpose of collective bargaining or other mutual aid or protection.
Section 8 (§ 158)
— Praktik Perburuhan yang Tidak Adil
Bahasa IndonesiaMerupakan praktik perburuhan yang tidak adil bagi pemberi kerja untuk mencampuri, menghambat, atau memaksa pekerja dalam melaksanakan hak yang dijamin pasal 7, atau menolak berunding bersama dengan para wakil pekerjanya.
English (United States)It shall be an unfair labor practice for an employer to interfere with, restrain, or coerce employees in the exercise of the rights guaranteed in section 7, or to refuse to bargain collectively with the representatives of its employees.
