Mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya: dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, pencegahan dan penangkalan, serta tindakan administratif keimigrasian.
Governs the movement of people into and out of Indonesian territory and its supervision: travel documents, visas, stay permits, bans on exit and entry, and administrative immigration measures.
Sebagian ketentuan izin tinggal disesuaikan oleh UU Cipta Kerja; penting bagi tenaga kerja asing dan investasi.
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Immigration concerns the movement of people entering or leaving Indonesian territory and its supervision in order to uphold the sovereignty of the State.
(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
(2) Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.
(1) Everyone entering or leaving Indonesian territory must hold a valid travel document.
(2) Every foreigner entering Indonesian territory must hold a valid visa, unless otherwise provided by this Law and international agreements.
(1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut antara lain namanya tercantum dalam daftar Penangkalan; tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; atau menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
(1) An immigration officer refuses a foreigner entry into Indonesian territory where, among other things, the foreigner's name is on the exclusion list; the foreigner lacks a valid travel document; or the foreigner suffers from a contagious disease endangering public health.
