Mengatur kebijakan energi nasional: penyediaan, pemanfaatan, konservasi, prioritas, cadangan penyangga energi, serta pembentukan Dewan Energi Nasional.
Governs national energy policy: supply, use, conservation, priorities, the energy buffer reserve, and the establishment of the National Energy Council.
Menjadi payung kebijakan energi; baca bersama undang-undang sektoral (migas, ketenagalistrikan, panas bumi).
Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
Energy is the capacity to do work, which may take the form of heat, light, mechanics, chemistry and electromagnetism.
Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.
Energy is managed on the principles of usefulness, rationality, equitable efficiency, sustainability, public welfare, preservation of environmental functions, national resilience and integration, giving priority to national capability.
(1) Sumber daya energi tidak terbarukan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(1) Non-renewable energy resources are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people.
(2) New and renewable energy resources are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people.
