Mengatur pembangunan dan pengembangan industri nasional: perencanaan, pemberdayaan, standar industri, kawasan industri, data dan informasi, serta peran sumber daya manusia industri.
Governs the development of national industry: planning, empowerment, industrial standards, industrial estates, data and information, and the role of industrial human resources.
Sebagian perizinan industri disesuaikan oleh UU Cipta Kerja; terkait erat dengan kebijakan hilirisasi.
Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
Industry is every form of economic activity that processes raw materials and/or uses industrial resources to produce goods of higher added value or benefit, including industrial services.
Pembangunan Industri diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat, serta keterkaitan Industri.
Industrial development is conducted on the principles of national interest, economic democracy, business certainty, even distribution, fair business competition, and industrial linkage.
Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan antara lain mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
Industry is conducted with the aims, among others, of making national industry a pillar and driver of the national economy, and of improving the prosperity and welfare of the people equitably.
