INKRAH Law · Indonesia · Hukum Ketenagakerjaan

Pelindungan Ketenagakerjaan

Employment Protection

Undang-Undang No. 27 Tahun 2026

Berlaku sejak 28 Oktober 2026

Unduh teks lengkap (PDF) Sumber resmi / JDIH →

Bahasa Indonesia

Materi Pokok

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain pada seluruh bidang pekerjaan dari Pemberi Kerja. Undang-Undang ini memuat substansi yang memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat terkait Ketenagakerjaan, antara lain: 1) Pelatihan Kerja diperuntukkan bagi pencari kerja yang membutuhkan bekal Kompetensi Kerja; Pekerja/Buruh yang akan meningkatkan Kompetensi Kerja; dan/atau Pekerja/Buruh yang akan melakukan alih Kompetensi Kerja; 2) Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Sektor Informal dan Hubungan Pekerjaan Tertentu yang diberikan pelindungan melalui jaminan sosial; 3) Adanya pengaturan mengenai larangan bagi Pemberi Kerja untuk mensyaratkan dan menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja; 4) Perubahan jangka waktu Perjanjian Kerja waktu tertentu yakni paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun; dan lain-lain.

English (British)

Materi Pokok

The provisions of this Law shall apply to every person who works in any field of employment for an Employer in return for Wages and/or other forms of remuneration.

This Law incorporates substantive provisions that address legal developments and the needs of society in relation to Employment, including, but not limited to:

1. Job Training is intended for job seekers who require the necessary foundation of Work Competencies; Workers/Labourers seeking to improve their Work Competencies; and/or Workers/Labourers seeking to transfer their Work Competencies;

2. Provisions concerning Workers in the Informal Sector and Specific Employment Relationships, which are afforded protection through social security schemes;

3. The introduction of provisions prohibiting Employers from requiring or withholding Workers'/Labourers' educational certificates and/or personal documents as security in an Employment Relationship;

4. Amendments to the duration of Fixed-Term Employment Agreements, which shall be for a maximum period of 2 (two) years and may only be extended twice, with each extension being for a maximum period of 1 (one) year; and other related matters.

Catatan INKRAH

Teks orisinal dalam bahasa Indonesia.

Disclaimer: INKRAH Law menyajikan teks peraturan perundang-undangan untuk tujuan informasi dan edukasi, dan hanya memuat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Teks dapat memuat kekeliruan pengetikan atau terjemahan; selalu periksa keaslian dan versi resminya pada JDIH lembaga eksekutif atau legislatif yang terkait. Untuk memastikan suatu peraturan masih berlaku atau tidak, silakan kunjungi langsung situs resmi lembaga terkait, dan perhatikan pula apabila ada judicial review (uji materi) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa asing lain di sini bersifat tidak resmi.
Sumber resmi / JDIH →

Pasal demi Pasal

Bab 1

Pasal 1 — Ketentuan Umum

Bahasa Indonesia

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga Kerja Sektor Informal adalah setiap orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan. Usaha Sektor Informal adalah kegiatan orang-perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, serta tidak berbadan hukum. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

English (British)

Employment means all matters relating to workers and/or employers before, during and after the period of employment.

Labour Force means every person who is capable of performing work to produce goods and/or services, whether to meet their own needs or those of the community.

Worker/Labourer means every person who works in return for Wages or other forms of remuneration.

Informal Sector Worker means every person who works in an informal sector business in return for Wages and/or other forms of remuneration.

Informal Sector Business means an economic activity carried out by an individual, a family, or several persons jointly undertaking a business on the basis of trust and mutual agreement, and which does not have legal entity status.

Employer means an individual, entrepreneur, legal entity or other organisation that employs members of the Labour Force or Workers/Labourers by paying Wages or other forms of remuneration.

Entrepreneur means:

a. an individual, partnership or legal entity that operates a business owned by itself;

b. an individual, partnership or legal entity that independently operates a business which it does not own; or

c. an individual, partnership or legal entity domiciled in Indonesia that represents a business as referred to in letters a and b, which is domiciled outside the territory of Indonesia.

Company means:

a. any form of business, whether having legal entity status or not, owned by an individual, a partnership or a legal entity, whether privately or state-owned, which employs Workers/Labourers by paying Wages or other forms of remuneration; or

b. social enterprises and other enterprises that have management structures and employ other persons by paying Wages or other forms of remuneration.

Bab 2

Pasal 4 — Landasan, Asas, dan Tujuan

Bahasa Indonesia

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas:

a. asas nondiskriminasi;

b. asas pemerataan;

c. asas usaha bersama dan kekeluargaan;

d. asas manfaat;

e. asas keterbukaan;

f. asas kebebasan untuk memilih pekerjaan;

g. asas keterpaduan;

h. asas kepastian hukum; dan

i. asas keadilan.

English (British)

Employment development shall be conducted on the basis of:

a. the principle of non-discrimination;

b. the principle of equal distribution;

c. the principle of joint endeavour and family spirit;

d. the principle of benefit;

e. the principle of transparency;

f. the principle of freedom to choose employment;

g. the principle of integration;

h. the principle of legal certainty; and

i. the principle of justice.

Pasal 5 — Landasan, Asas, dan Tujuan

Bahasa Indonesia

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

c. memberikan pelindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

English (British)

Employment development aims to:

a. empower and utilise the workforce optimally and humanely;

b. achieve an equitable distribution of employment opportunities and provide a workforce that meets the needs of national and regional development;

c. provide protection for workers in order to promote their welfare; and

d. improve the welfare of workers and their families.

Bab 11

Pasal 73 — Hubungan Kerja

Bahasa Indonesia

Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh.

English (British)

An Employment Relationship arises from the existence of an Employment Agreement between the Employer and the Worker/Labourer.

Bab 13

Pasal 120 — Waktu Kerja

Bahasa Indonesia

Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pemberi kerja, tidak wajib bekerja paling lama 2 (dua) hari pada masa haid.

English (British)

Female Workers/Labourers who experience pain during menstruation and notify their Employer shall not be required to work for a maximum of 2 (two) days during their menstrual period.

Pasang INKRAH.com sebagai pintasan

Bukan APK atau EXE. Pintasan ini membuka INKRAH.com versi terbaru dalam layar penuh.