INKRAH Law · UU MD3 · Undang-Undang No. 17 Tahun 2014

Pasal 4 — Wewenang MPR

Android (Chrome/Edge): ketuk menu ⋮ lalu “Instal aplikasi” atau “Tambahkan ke layar utama”.
iPhone/iPad (Safari): ketuk tombol Bagikan, lalu “Tambahkan ke Layar Utama”.
Windows/Mac (Chrome/Edge): klik ikon pasang di kolom alamat, atau menu ⋮ lalu “Instal INKRAH”.
Firefox/Samsung Internet: buka menu lalu “Tambahkan ke layar utama” atau simpan sebagai bookmark.

Disclaimer: INKRAH Law menyajikan teks peraturan perundang-undangan untuk tujuan informasi dan edukasi, dan hanya memuat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Teks dapat memuat kekeliruan pengetikan atau terjemahan; selalu periksa keaslian dan versi resminya pada JDIH lembaga eksekutif atau legislatif yang terkait. Untuk memastikan suatu peraturan masih berlaku atau tidak, silakan kunjungi langsung situs resmi lembaga terkait, dan perhatikan pula apabila ada judicial review (uji materi) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa asing lain di sini bersifat tidak resmi.
Sumber resmi / JDIH →

Bahasa Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi.

English (British)

The People's Consultative Assembly has the power to amend and enact the Constitution, to inaugurate the President and/or Vice-President, and to decide a House proposal to remove the President and/or Vice-President from office after a decision of the Constitutional Court.