Hukum tertinggi Jepang: kedaulatan rakyat, Kaisar sebagai simbol negara, penolakan perang (Pasal 9), hak asasi dasar, serta struktur Diet, Kabinet, dan kekuasaan kehakiman.
The supreme law of Japan: popular sovereignty, the Emperor as the symbol of the State, the renunciation of war (Article 9), fundamental human rights, and the structure of the Diet, the Cabinet and the judiciary.
Promulgated on 3 November 1946 and in effect from 3 May 1947.
Kaisar adalah simbol Negara dan persatuan rakyat, yang memperoleh kedudukannya dari kehendak rakyat yang pada mereka berada kedaulatan.
The Emperor shall be the symbol of the State and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power.
Dengan tulus mendambakan perdamaian internasional yang berlandaskan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang untuk selamanya menolak perang sebagai hak berdaulat bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional. Untuk mencapai tujuan ini, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan.
Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. To accomplish this aim, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
Semua rakyat setara di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam hubungan politik, ekonomi, atau sosial karena ras, keyakinan, jenis kelamin, status sosial, atau asal-usul keluarga.
All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.
