Pemerintahan Daerah
Bahasa Indonesia
Materi Pokok
Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah: pembagian urusan pemerintahan, kepala daerah dan DPRD, perangkat daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan.
English (British)
Materi Pokok
Governs the conduct of regional government: the division of governmental affairs, regional heads and legislatures (DPRD), regional apparatus, regional finances, and guidance and supervision.
Catatan INKRAH
Telah beberapa kali diubah (antara lain oleh UU No. 9 Tahun 2015); periksa perubahan terkini.
Disclaimer: INKRAH Law menyajikan teks peraturan perundang-undangan untuk tujuan informasi dan edukasi, dan hanya memuat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Teks dapat memuat kekeliruan pengetikan atau terjemahan; selalu periksa keaslian dan versi resminya pada JDIH lembaga eksekutif atau legislatif yang terkait. Untuk memastikan suatu peraturan masih berlaku atau tidak, silakan kunjungi langsung situs resmi lembaga terkait, dan perhatikan pula apabila ada judicial review (uji materi) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa asing lain di sini bersifat tidak resmi.
Belum ada pasal yang dimuat untuk peraturan ini. Teks lengkap dapat diunduh melalui tautan di atas.