Menjamin kemerdekaan pers, mengatur hak dan kewajiban pers, perusahaan pers, Dewan Pers, hak jawab dan hak koreksi, serta ketentuan pidana atas penghambatan kemerdekaan pers.
Guarantees press freedom and regulates the rights and duties of the press, press companies, the Press Council, the right of reply and correction, and criminal provisions against obstruction of press freedom.
Sengketa pemberitaan diutamakan melalui mekanisme hak jawab dan Dewan Pers sebelum menempuh jalur lain.
Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Press freedom is a manifestation of popular sovereignty founded on the principles of democracy, justice and the rule of law.
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
(1) Press freedom is guaranteed as a civil right of citizens.
(2) The national press is not subject to censorship, banning or prohibition of broadcasting.
(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
(1) The national press is obliged to report events and opinions while respecting religious norms and the public sense of decency and the presumption of innocence.
(2) The press is obliged to serve the right of reply.
