INKRAH Law · Peradilan Militer · Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

Pasal 41 — Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi

Android (Chrome/Edge): ketuk menu ⋮ lalu “Instal aplikasi” atau “Tambahkan ke layar utama”.
iPhone/iPad (Safari): ketuk tombol Bagikan, lalu “Tambahkan ke Layar Utama”.
Windows/Mac (Chrome/Edge): klik ikon pasang di kolom alamat, atau menu ⋮ lalu “Instal INKRAH”.
Firefox/Samsung Internet: buka menu lalu “Tambahkan ke layar utama” atau simpan sebagai bookmark.

Disclaimer: INKRAH Law menyajikan teks peraturan perundang-undangan untuk tujuan informasi dan edukasi, dan hanya memuat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Teks dapat memuat kekeliruan pengetikan atau terjemahan; selalu periksa keaslian dan versi resminya pada JDIH lembaga eksekutif atau legislatif yang terkait. Untuk memastikan suatu peraturan masih berlaku atau tidak, silakan kunjungi langsung situs resmi lembaga terkait, dan perhatikan pula apabila ada judicial review (uji materi) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa asing lain di sini bersifat tidak resmi.
Sumber resmi / JDIH →

Bahasa Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas, serta memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.

English (British)

A High Military Court examines and decides, at first instance, criminal cases in which the defendant is a soldier holding the rank of Major or above, and hears appeals against cases decided by a Military Court.