INKRAH Law ·
Indonesia
· Hukum Pendidikan
Sistem Pendidikan Nasional
National Education System
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
UU No. 20 Tahun 2003.
Sumber resmi / JDIH →
Bahasa Indonesia
Materi Pokok
Mengatur dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban warga negara, jalur dan jenjang pendidikan, kurikulum, pendidik, serta pendanaan pendidikan.
English (British)
Materi Pokok
Governs the basis, function and aims of national education, citizens' rights and duties, education pathways and levels, curriculum, educators, and education funding.
Catatan INKRAH
Menjadi payung sistem pendidikan; baca bersama undang-undang sektoral seperti Guru dan Dosen serta Pendidikan Tinggi.
Disclaimer: INKRAH Law menyajikan teks peraturan perundang-undangan untuk tujuan informasi dan edukasi, dan hanya memuat peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Teks dapat memuat kekeliruan pengetikan atau terjemahan; selalu periksa keaslian dan versi resminya pada JDIH lembaga eksekutif atau legislatif yang terkait. Untuk memastikan suatu peraturan masih berlaku atau tidak, silakan kunjungi langsung situs resmi lembaga terkait, dan perhatikan pula apabila ada judicial review (uji materi) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa asing lain di sini bersifat tidak resmi.
Sumber resmi / JDIH →
Pasal demi Pasal
Ketentuan Umum
Pasal 1
— Pengertian Pendidikan
Bahasa IndonesiaPendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
English (British)Education is a conscious and planned effort to create a learning atmosphere and process so that learners actively develop their potential to possess religious spiritual strength, self-control, personality, intelligence, noble character, and the skills they, society, the nation and the state require.
Hak dan Kewajiban
Pasal 5
— Hak atas Pendidikan
Bahasa Indonesia(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
English (British)(1) Every citizen has an equal right to obtain quality education.
Wajib Belajar
Bahasa Indonesia(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
English (British)(2) The Government and regional governments guarantee the provision of compulsory education at least at the basic-education level free of charge.
