Mengatur maksud dan tujuan, bentuk (Persero dan Perum), pendirian, pengurusan dan pengawasan, restrukturisasi dan privatisasi, serta tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
Governs the purposes, forms (Persero and Perum), establishment, management and supervision, restructuring and privatisation, and governance of state-owned enterprises.
Menjadi dasar pengelolaan BUMN; dibaca bersama UU Perseroan Terbatas dan UU Keuangan Negara.
Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
A state-owned enterprise (BUMN) is a business entity whose capital is wholly or largely owned by the State through direct participation sourced from segregated state assets.
(1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
(1) The purposes of establishing a BUMN are: a. to contribute to national economic development and state revenue; b. to pursue profit; c. to provide public benefit through high-quality goods and/or services for the needs of the many; d. to pioneer business activities not yet undertaken by the private sector and cooperatives; and e. to actively guide and assist economically weak entrepreneurs, cooperatives and society.
BUMN terdiri dari Persero dan Perum.
A BUMN consists of the Persero (limited-liability company form) and the Perum (public corporation form).
