Mengatur larangan perjanjian dan kegiatan yang menghambat persaingan (a.l. kartel, penyalahgunaan posisi dominan), pengendalian merger, serta kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Prohibits agreements and conduct that restrict competition (among others cartels and abuse of a dominant position), controls mergers, and empowers the Business Competition Supervisory Commission (KPPU).
Its sanction and procedural provisions were partly adjusted by the Job Creation Law; enforcement is by the KPPU with appeal to the courts.
(1) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
(1) A monopoly is the control over the production and/or marketing of goods and/or over the use of certain services by one business or one group of businesses.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
A business is prohibited from making an agreement with its competitors intended to influence prices by regulating the production and/or marketing of goods and/or services, which may result in monopolistic practices and/or unfair business competition.
(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan mencegah/menghalangi konsumen memperoleh barang/jasa yang bersaing, membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar.
(1) A business is prohibited from using a dominant position, directly or indirectly, to set trading terms intended to prevent or hinder consumers from obtaining competing goods/services, to limit the market and technological development, or to impede other potential competitors from entering the market.
