Mengatur kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang Kejaksaan RI sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain menurut undang-undang.
Governs the standing, structure, duties and powers of the Attorney General's Office as the body exercising state authority in prosecution and other statutory powers.
Amended by Law No. 11 of 2021.
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
A prosecutor is a functional official empowered by law to act as public prosecutor and executor of final and binding court judgments, and with other statutory powers.
(1) Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
(1) The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a government body exercising state authority in the field of prosecution and other statutory powers.
(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; serta d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
(1) In criminal matters the prosecution service has the duties and powers to: a. conduct prosecutions; b. execute judges' orders and final court judgments; c. supervise the execution of conditional sentences, supervisory sentences and conditional release; and d. investigate certain crimes under statute.
