Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23) adalah sumber utama hukum perdata Indonesia: orang, benda, perikatan, dan pembuktian & daluwarsa. Buku III tentang Perikatan menjadi dasar hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum.
The Civil Code (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23) is the principal source of Indonesian private law: persons, property, obligations, and evidence & prescription. Book III on Obligations underpins the law of contract and of unlawful acts (tort).
Parts of the Code (e.g. family law and security rights) have been superseded or supplemented by separate statutes; always check whether a given article is still in force.
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
A contract is an act by which one or more persons bind themselves to one or more other persons.
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.
Four conditions are required for a contract to be valid:
1. the consent of those who bind themselves;
2. the capacity to enter into an obligation;
3. a definite subject matter;
4. a lawful cause.
(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
(2) Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
(3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
(1) All contracts lawfully made have the force of law for those who have made them.
(2) Such contracts may not be revoked other than by mutual consent of the parties, or on grounds the law declares sufficient.
(3) Contracts must be performed in good faith.
Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Every unlawful act that causes loss to another obliges the person whose fault caused the loss to compensate it.
