Mengatur penanganan informasi pribadi oleh pelaku usaha di Jepang: penetapan tujuan penggunaan, pembatasan pemberian kepada pihak ketiga, hak individu, serta pengawasan oleh Personal Information Protection Commission.
Governs the handling of personal information by business operators in Japan: specification of the purpose of use, restriction on provision to third parties, individuals' rights, and oversight by the Personal Information Protection Commission.
Substantially amended in 2015, 2020 and 2021; overseen by the Personal Information Protection Commission (PPC).
Tujuan Undang-Undang ini adalah melindungi hak dan kepentingan individu sambil mempertimbangkan kemanfaatan informasi pribadi, mengingat meningkatnya penggunaannya secara signifikan.
The purpose of this Act is to protect the rights and interests of individuals while taking into consideration the usefulness of personal information, in view of the significant increase in its use.
Pelaku usaha yang menangani informasi pribadi wajib, dalam menanganinya, menetapkan tujuan penggunaan sejelas mungkin, dan tidak boleh menangani informasi pribadi melampaui lingkup yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu tanpa persetujuan individu.
A business operator handling personal information must, in handling it, specify the purpose of use as explicitly as possible, and must not handle personal information beyond the scope necessary to achieve that purpose without the consent of the individual.
Pelaku usaha tidak boleh, kecuali dalam hal yang diizinkan Undang-Undang ini, memberikan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan individu terlebih dahulu.
A business operator must not, except in the cases permitted by this Act, provide personal data to a third party without obtaining the prior consent of the individual.
