UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 mengatur jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, beserta syarat pengangkatan, kewenangan, kewajiban, larangan, dan pengawasannya.
Law No. 30 of 2004 as amended by Law No. 2 of 2014 governs the office of notary as a public official empowered to draw up authentic deeds, together with the requirements for appointment, powers, duties, prohibitions and supervision.
A notary's authentic deed carries perfect evidentiary force; it is central to corporate, land and family-law transactions.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
A Notary is a public official authorised to draw up authentic deeds and holding other powers as referred to in this Law or under other legislation.
(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
(1) A Notary is empowered to draw up authentic deeds concerning all acts, agreements and determinations required by legislation and/or desired by the interested parties to be set out in an authentic deed, to guarantee the certainty of the deed's date, to keep the deed, and to issue the engrossment, copies and extracts thereof, insofar as drawing up that deed is not also assigned to or reserved for another official or person designated by law.
