INKRAH Law ·
Indonesia
· Hukum Pidana Khusus
Eradication of Corruption Offences
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
UU No. 31 Tahun 1999, diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; Pengadilan Tipikor diatur UU No. 46 Tahun 2009. Catatan: Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata “dapat” pada Pasal 2 dan Pasal 3.
Official source / JDIH →
Bahasa Indonesia
Key Subject Matter
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk memperkaya diri secara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
English (British)
Key Subject Matter
Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 governs the eradication of corruption offences, including unlawful self-enrichment and abuse of authority that harms state finances or the state economy.
INKRAH Note
Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 struck the word "dapat" (may) from Articles 2 and 3, so the loss to the state must be actual.
Disclaimer: INKRAH Law reproduces the text of legislation for information and educational purposes only, and covers solely statutes made by the legislative and executive branches. The text may contain typographical or translation errors; always verify its authenticity and official version at the JDIH (official legal-documentation portal) of the relevant executive or legislative institution. To confirm whether a regulation is still in force, please visit the relevant institution's official website, and take note of any judicial review granted by the Supreme Court (MA) or the Constitutional Court (MK). English and other foreign translations here are unofficial.
Official source / JDIH →
Article by Article
Tindak Pidana Korupsi
Article 2
— Unlawful Self-Enrichment
Bahasa Indonesia(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
English (British)(1) Any person who unlawfully commits an act enriching themselves, another person, or a corporation, which harms state finances or the state economy, shall be punished with life imprisonment or imprisonment of at least 4 (four) and at most 20 (twenty) years and a fine of at least IDR 200,000,000 and at most IDR 1,000,000,000.
Article 3
— Abuse of Authority
Bahasa IndonesiaSetiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
English (British)Any person who, with the aim of benefiting themselves, another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to them by reason of their office or position, which harms state finances or the state economy, shall be punished with life imprisonment or imprisonment of at least 1 (one) and at most 20 (twenty) years and/or a fine of at least IDR 50,000,000 and at most IDR 1,000,000,000.
Article 5
— Bribery of a Public Official
Bahasa IndonesiaDipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
English (British)Any person who gives or promises something to a public official or state administrator with the intent that the official act or refrain from acting in their office contrary to their duty shall be punished with imprisonment of at least 1 (one) and at most 5 (five) years and/or a fine of at least IDR 50,000,000 and at most IDR 250,000,000.
