Mengatur manajemen aparatur sipil negara (PNS dan PPPK): jenis, kedudukan, hak dan kewajiban, pengisian jabatan, sistem merit, serta pengembangan kompetensi; mencabut UU No. 5 Tahun 2014.
Governs the management of the state civil apparatus (civil servants and government contract workers): categories, standing, rights and duties, appointment, the merit system, and competency development; it repeals Law No. 5 of 2014.
It reorganises non-ASN staff and strengthens the merit system; watch its implementing regulations.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
The State Civil Apparatus (ASN) is the profession of civil servants and government employees under work agreements who work in government agencies.
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan antara lain asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, serta kesejahteraan.
The conduct of ASN policy and management is based on principles including legal certainty, professionalism, proportionality, integration, accountability, effectiveness and efficiency, openness, non-discrimination and welfare.
ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, serta profesionalitas jabatan.
The ASN as a profession is founded on the principles of core values, a code of ethics and conduct, commitment, moral integrity and responsibility in public service, and professionalism of office.
