Mengatur kedudukan, keanggotaan, tugas, dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Governs the standing, membership, duties and powers of the Supreme Audit Board as a free and independent state body auditing the management and accountability of state finances.
The Board is provided for in the 1945 Constitution; this law is its institutional basis.
Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
The Supreme Audit Board is the state body tasked with auditing the management and accountability of state finances as referred to in the 1945 Constitution.
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
The Supreme Audit Board is a state body that is free and independent in auditing the management and accountability of state finances.
(1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
(1) The Board audits the management and accountability of state finances by the central government, regional governments, other state bodies, Bank Indonesia, state-owned enterprises, public service agencies, regionally-owned enterprises, and other bodies managing state finances.
